BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam
suatu negara, setiap sektor tentu tidak bisa berdiri sendiri, artinya antara
satu sektor dengan sektor lainnya saling mempunyai hubungan keterkaitan. Hal
itu pula yang terjadi pada sektor ekonomi serta pendidikan di Indonesia.
Keduanya tidak terlepas dari adanya proses pembangunan, di mana dalam proses
tersebut terdapat konsep yang menganggap bahwa manusia adalah modal yang bisa
menginvestasikan diri, salah satunya melalui pendidikan formal maupun informal.
Pada
kenyataannya, masih ada ketidakseimbangan yang menyebabkan pembangunan nasional
suatu negara terhambat. Penulis mengetahui sendiri sebagaimana yang banyak
terjadi saat ini, di mana keadaan ekonomi yang tidak memadai menjadi alasan
masih banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah. Kemudian, rendahnya
tingkat pendidikan tersebut membuat masyarakat kesulitan memperbaiki kondisi
ekonomi sehingga terus terjebak dalam kemiskinan.
Secara
umum, dapat dinyatakan bahwa faktor utama yang mendukung proses pembangunan
adalah tingkat pendidikan masyarakat. Dalam proses tersebut didasari
pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan
nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya
—pendidikan termasuk di dalamnya.[1]
Pembangunan
adalah suatu proses yang mempunyai tujuan utama yakni untuk meningkatkan
kesejahteraan penduduk, kesejahteraan yang dimaksud menyangkut aspek penurunan
tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan yang diterima penduduk. Dalam hal ini
tingkat kemiskinan menjadi tolok ukur utama kesejahteraan penduduk, artinya bahwa
semakin tinggi tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang
semakin memburuk, dan sebaliknya. Konsep kemiskinan yang digunakan di Indonesia
mengacu pada pendekatan pengeluaran yang didasarkan pada kebutuhan dasar
minimum (BPS, 2014).[2]
Oleh
sebab itu, pendidikan yang rendah membuat seseorang cenderung tidak dapat
bersaing dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Peluang untuk
dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan lebih kecil disebabkan kurangnya
pengetahuan, keterampilan, kreativitas, serta produktivitas. Sebaliknya, orang
dengan tingkat pendidikan tinggi dinilai lebih mampu dan unggul.
Pada
kenyataannya, hal tersebut tidak bisa menjadi jaminan. Melihat masih banyak
orang berpendidikan tinggi menjadi seorang pengangguran yang tentunya memicu
terbentuknya penduduk miskin. Itu berarti masalah kemiskinan yang menghambat
laju pertumbuhan ekonomi bukan hanya disebabkan karena tingkat pendidikan
masyarakat yang rendah, namun juga ketersediaan lapangan kerja yang timpang
dengan jumlah penduduk.
Miskin
artinya tidak sejahtera. Kaitannya dengan bidang ekonomi, seseorang dikatakan
miskin jika pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluaran, dengan kata lain
kebutuhannya tidak terpenuhi. Selanjutnya, masih terdapat faktor lain yang
mengganggu kesejahteraan masyarakat, yakni tindakan kriminal yang merupakan
imbas dari adanya kebutuhan yang belum dapat terpenuhi. Kriminalitas merupakan
tindakan yang bertentangan dengan norma, juga menjadi bukti perlunya menanamkan
nilai moralitas dalam diri yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan
yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana
hubungan keterkaitan antara ekonomi dan pendidikan?
2. Bagaimana
mengatasi masalah ekonomi akibat rendahnya pendidikan?
1.3 Tujuan Pembahasan
Adapun
yang menjadi tujuan dari pembahasan pada makalah ini adalah untuk menjelaskan
hubungan antara ekonomi dan pendidikan dalam upaya pembangunan nasional.
Sehingga, berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka
tujuan pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk
mengetahui bagaimana hubungan keterkaitan antara ekonomi dan pendidikan.
2. Untuk
mengetahui bagaimana mengatasi masalah ekonomi akibat rendahnya pendidikan.
BAB
II
TEORI
1. Kajian Teori
Berikut
adalah penjelasan dari beberapa teori yang penulis jadikan acuan dalam
penulisan makalah ini. Salah satu hasil penelitian yang relevan dengan makalah
ini adalah yang dilakukan oleh Widiansyah (2017) dengan judul penelitian “Peran
Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi” yang di
dalamnya terdapat kesimpulan bahwa ekonomi
sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Widiansyah (2017) menggunakan teori human capital mengenai konsep tentang investasi sumber daya manusia (human capital investment) yang dapat
menunjang pertumbuhan ekonomi (economic
growth) harus pula dibangun dan dikembangkan dari sebuah struktur dan sistem
ekonomi yang mendukung munculnya pendidikan berkualitas.
Selanjutnya
adalah Subroto (2014) dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Pendidikan dan
Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan mencapai kesejahteraan ekonomi
maupun sosial. Menurut Subroto (2014), melalui proses pendidikan dapat
dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi
dalam pembangunan ekonomi secara mandiri.
Sulvia
dan Nursalam (2020) dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat
Pendidikan Masyarakat di Desa Maabholu Kecamatan Loghia Kabupaten Muna”
menyimpulkan hasil yang sejalan, yakni bahwa kondisi ekonomi keluarga yang
rendah menjadi faktor rendahnya tingkat pendidikan.
Penelitian
lainnya yang dilakukan Parwa dan Yasa (2019) dalam penelitian berjudul
“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan di Provinsi Bali” mengemukakan, pendidikan adalah faktor penting
dalam pembangunan masa depan. Kemiskinan yang merupakan masalah ekonomi
memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan.
BAB
III
PEMBAHASAN
1. Hubungan Keterkaitan antara Ekonomi dan Pendidikan
Terdapat banyak faktor yang dibutuhkan manusia untuk melanjutkan
keberlangsungan hidup, salah satunya adalah faktor kebutuhan. Melalui adanya
kebutuhan manusia yang memang tidak terbatas, akhirnya timbul kegiatan ekonomi.
Dalam kata lain, ekonomi adalah aktivitas manusia yang menjadikan keinginan
seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai motif ekonomi itu
sendiri.[3] Suatu negara tentu menginginkan sektor ekonomi yang
maju dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat pula.[4]
Dengan kebutuhan ekonomi
yang semakin hari semakin meningkat, faktor pendidikan yang akan membantu
pertumbuhan ekonomi itu. Arti pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah
guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kualitas tinggi. Melalui
proses pendidikan, seseorang bisa lebih produktif, kreatif, serta terampil.
Bahkan di negara-negara maju terdapat komitmen yang jelas dalam membangun
sektor pendidikan.[5] Sebab tidak ada negara di
dunia yang mengalami kemajuan pesat dengan dukungan SDM yang rendah
pendidikannya.[6]
Sebagaimana teori human capital yang mengasumsikan bahwa pendidikan
merupakan instrumen terpenting untuk menghasilkan tatanan ekonomi yang memiliki
produktifitas tinggi.[7] Dalam hal ini, konsep
pendidikan bisa dikatakan sebagai sebuah investasi. Investasi adalah penanaman
modal atau uang yang sengaja dilakukan untuk mendatangkan keuntungan melalui
produk yang dihasilkan. Kaitannya dengan pendidikan, investasi mempunyai
pengertian yang berbeda, yakni usaha manusia untuk membangun manusia itu
sendiri dengan segala masalah yang terlepas dari dimensi waktu dan ruang. Hal
ini berarti bahwa inti pendidikan itu adalah pembelajaran seumur hidup (life long learning).[8]
Meski begitu, nyatanya ekonomi pun jadi
faktor eksternal dari rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini tentu berimbas pada
kondidi ekonomi masyarakat itu sendiri pada masa yang akan datang. Orang yang
berpenghasilan rendah cenderung kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok,
terlebih biaya pendidikan. Agar kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi, otomatis terjadi
masalah pada pemenuhan biaya pendidikan.[9] Maka, selanjutnya yang
terjadi adalah masyarakat tersebut akan tetap terjebak dalam masalah
kemiskinan. Masalah kemiskinan adalah salah satu penyebab terhambatnya laju
pertumbuhan ekonomi.
Padahal seharusnya, fungsi
ekonomi terhadap pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan,
bukan merupakan modal yang dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan.[10] Namun yang terjadi justru
sebaliknya. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka akan memicu timbulnya
masalah ekonomi yang lain seperti pengangguran dan tindak kriminalitas yang
semakin marak.
Pendidikan merupakan jalan menuju
kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan
membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran,
kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare
dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.[11]
Suatu penduduk
dikategorikan miskin apabila ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas
kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan
lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh terbatasnya sumber
daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal.[12] Pendidikan menjadi salah
satu penyebab kemiskinan, oleh karenanya kemiskinan sangat dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan.
Pembangunan bidang pendidikan
adalah aspek penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi
kemiskinan. Melalui investasi bidang pendidikan maka akan mampu meningkatkan
kualitas SDM, karena
hal itu akan meningkatkan produktivitas, pengetahuan, dan keterampilan sesorang
yang nantinya berpengaruh terhadap peningkatan dan pemerataan pendapatan
sehingga pengurangan kemiskina dan keesejahteraan masyarakat juga akan ikut
meningkat.[13]
Semakin mantapnya perekonomian
suatu bangsa maka mampu menekan tingkat kemiskinan dengan efektif, salah satu yang bisa dilakukan
adalah dengan mengalokasikan sebagian dana pemerintah
untuk sarana pendidikan.[14] Kemiskinan harus dientaskan
guna menciptakan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan cita-cita pembangunan
nasional.
Selanjutnya,
masalah ekonomi yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan adalah
pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan
kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah
tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.[15] Bukan hanya ekonomi, melainkan sosial juga. Tingginya
angka pengangguran disebabkan karena adanya ksenjangan antara jumlah penduduk
dengan ketersediaan lapangan kerja. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpu pada
makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas SDM (sumber daya
manusia) yang dimiliki.[16]
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),
tercatat bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta
orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Dalam setahun terakhir,
pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Penduduk yang
bekerja sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang dari Februari
2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama jasa
pendidikan (0,24 persen poin), konstruksi (0,19 persen poin), dan jasa
kesehatan (0,13 persen poin).[17]
Banyaknya angka pengangguran akan
membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi juga. Maka, di sini pendidikan
berperan pula dalam upaya pengurangan pengangguran dengan cara menghasilkan
sumber daya manusia[18] yang kompeten, sehingga
dapat terbentuk masyarakat yang mandiri dalam ekonomi sebab sudah dibekali
skill dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai penunjang, misalnya untuk
mencari kerja atau justru menjadi entrepreneur.
Hal ini berimbas munculnya masalah lain, yakni
kriminalitas. Secara bahaasa, kriminalitas berasal dari kata crimen yang berrati
kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan,
sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif.[19] Tidak sedikit pengangguran
yang pada akhirnya melakukan tindakan yang melanggar norma akibat tuntutan kebutuhan.
Ini sesuai dengan teori kebutuhan manusia yang berada dalam salah satu sumber
referensi[20], dimana teori tersebut menjelaskan
bahwa tindakan kriminal memang dapat terjadi karena kebutuhan manusia yang
tidak terpenuhi.
Kemiskinan, pengangguran, dan
kriminalitas bukan hanya dikatakan sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sosial serta
aspek kehidupan lainnya. Tingkat pendidikan yang memang mempunyai keterkaitan
erat dengan ekonomi menjadi salah satu dari banyaknya faktor penyebab. Terlebih
bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi serba kekurangan sehingga
pembiayaan untuk pendidikan tidak dapat terpenuhi.
2. Mengatasi Masalah
Ekonomi Akibat Rendahnya Pendidikan
Berbagai upaya telah dilakukan guna
mengatasi masalah ekonomi yang ada. Tentunya hal tersebut menghambat proses
pembangunan dan menjadi pemicu dari timbulnya masalah sosial, itu sebabnya
perlu pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan yang tepat sasaran.[21] Program-program bantuan
beasiswa untuk anak masyarakat miskin dari pemerintah perlu ditingkatkan agar penduduk
miskin yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan dapat menikmati pendidikan
tanpa harus memikirkan biaya pendidikan yang mahal.[22]
Kebijakan pembangunan nasional
memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis bagi pencapaian
tujuan-tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional tidak
hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi harus juga didukung oleh peran
swasta dan masyarakat sebagi stakeholders
pembangunan.[23] Karena berbagai masalah
didominasi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka perlu dilakukan strategi
pengembangan terkait hal itu. Di antaranya:
- Pelatihan dengan system costomized training, yaiti sistem pelatihan yang dirancang
secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
- Pembuatan bank keahlian sebagai bank informasi
yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang sedang mencari
pekerjaan dan mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan
keterampilan di daerah.[24]
Dalam hal ini, ekonomi berperan
terbatas terhadap pendidikan. Antara lain:
1)
Pemenuhan keperluan pendidikan yang tidak dapat
dibuat sendiri seperti prasarana dan sarana, media, alat peraga, dan
sebagainya.
2)
Membiayai semua perlengkapan gedung, seperti air,
listrik telpon. Membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan.
3)
Mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi,
seperti; belajar hidup hemat.
4)
Memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan.
5)
Meningkatkan motivasi kerja pendidikan.[25]
Selanjutnya adalah upaya pemerintah
dalam pengentasan masalah kemiskinan Di antaranya:
1.
Perbaikan dan peningkatan akses pendidikan secara gratis adalah salah satu
kunci mengatasi rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin. Selain akses pendidikan
yang terbuka lebar, orientasi pendidikan harus diarahkan pada penciptaan lulusan
sekolah yang mampu menjadi wirausaha yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan
kerja bukan hanya sekedar kerja (buruh).
2.
Upaya pengentasan kemiskinan lebih difokuskan dengan memberi berbagai pelatihan
guna peningkatan keahlian.
3.
Perlu adanya partisipasi dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam
perencanaan maupun implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.[26]
Berikutnya, dalam mengupayakan
pengurangan pengangguran ada beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan, yaitu
sebagai berikut:
1.
Peran pendidikan sangat berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.
Agar para sumber daya manusia dapat dibekali pengetahuan dan skill yang dapat
menunjang para pencari kerja mandiri dalam mencari kerja ataupun menjadi
wiraswasta.
2.
Pemerintah membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para
pencari kerja agar mampu mandiri dari ekonomi.
3.
Pemerintah memperluas objek wisata di daerah yang berpotensi dalam pengembangan
pariwisata. Hal tersebut dapat mengurangi pengagguran karena tenaga kerja pasti
diperlukan. Selain itu, mendorong timbulnya jiwa kewirausahaan sehingga ke
depannya masyarakat bisa lebih sejahtera.
4.
Pemerintah harus mampu merangsang para investor untuk melakukan investasi di
Indonesia. Investasi akan memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki
kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk konsekuensi dari naiknya pendapatan
yang diterima.[27]
Sementara itu, kesempatan yang dapat
dilakukan oleh dunia pendidikan dalam mendukung dan memperbaiki ekonomi dapat
diukur dari:
1.
Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena memiliki bekal
pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan dunia
usaha (industri).
2.
Tersedianya kesempatan usaha yang lebih luas dalam upaya membangun dunia
pendidikan yang lebih berkualitas.
3.
Terciptanya kelompok pemimpin yang terdidik.
4.
Tersedianya berbagai pembelajaran ekonomi yang berbasis pendidikan yang
mendorong munculnya kemampuan dan kualitas output yang memiliki daya saing.[28]
Sektor pendidikan mempunyai peran
penting untuk membuat negara berkembang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas
melalui peningkatan keterampilan dan penyerapan teknologi sehingga, dapat
meningkatkan kapasitas produksi agar terjadinya pertumbuhan dan pembangunan
yang berkelanjutan.[29] Pembangunan merupakan suatu
proses yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.[30] Banyak program telah dibuat demi upaya
pembangunan ekonomi nasional. Agar upaya tersebut dapat lebih berhasil,
diperlukan partisipasi masyarakat, serta mengadakan perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi program.[31]
BAB
IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Antara ekonomi dan pendidikan memang terdapat
korelasi yang kuat. Kondisi ekonomi seseorang sangat berpengaruh terhadap
pendidikannya. Sebaliknya, tingkat pendidikan seseorang pun sangat berpengaruh
terhadap ekonomi, baik bagi masyarakat itu sendiri maupun pembangunan ekonomi
nasional. Banyaknya masalah ekonomi yang diakibatkan karena rendahnya tingkat
pendidikan menyebabkan pembangunan ekonomi terhambat. Dalam hal ini, upaya
untuk mengatasi masalah tersebut juga terus dilakukan, salah satunya dengan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
Dalam upaya itu, perlu partisipasi dari pemerintah dan
masyarakat. Sebab, masalah ekonomi, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah
tetapi juga warga negara. Untuk mengatasinya, perlu identifikasi dari masalah
itu sendiri sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah nantinya dapat lebih
tepat sasaran.
Daftar
Pustaka
Djadjuli, R. D. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi
Daerah.
DP, M. K. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lilin). Jurnal
Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 8(01).
Franita, R. (2016). Analisis Pengangguran di Indonesia. Jurnal
Ilmu Pengetahuan Sosial, 1.
Hia, Y. D. (2013). Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam
Menanggulangi Pengagguran. Journal of Economic Education, 1(2).
Megasari, H., Amar, S., Idris. Analisis Perekonomian dan
Kemiskinan di Indonesia. Belum diterbitkan.
Parwa, I. G. N. J. L. A., Yasa, I. G. W. M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan
Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali. E-Jurnal
EP Unud, 8(5).
Probosiwi, R. (2016). Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap
Tingkat Kemiskinan. Jurnal PKS, 15(2).
Purwanti, E. Y. (2019). Analisis Faktor Ekonomi yang
Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi, 9(2).
Sabiq, R. M. (n.d.). Dampak Pengagguran terhadap Tindakan
Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi
Konflik, 3(1).
Subroto, G. (2014). Hubungan Pendidikan dan Ekonomi:
Perspektif Teori dan Empiris. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 20(3).
Sulvia, W. O., Nursalam, L. O. (2020). Faktor Penyebab
Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Maabholu Kecamatan Loghia
Kabupaten Muna. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, 5(1).
Supiyanto, Y., Astuty, H. S., Unwanullah, A. (2020). Pengaruh
Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Leran Wetan
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017. Jurnal Oportunitas Unirow
Tuban, 01(01).
Ubur, H. (2011). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur). Aspirasi,
2(2).
Wibowo, E. (2008). Perencanaan dan Strategi Pembangunan di
Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 8(1).
Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan
Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. Cakrawala, XVII(2).
[1] Gatot Subroto, ”Hubungan Pendidkan
dan Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris,” Jurnal
Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, No. 3, (2014), hlm. 391
[2] Ratih Probosiwi, ”Pengangguran dan
Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan,” Jurnal PKS, Vol. 15, No. 2, (2016), hlm. 93
[3] Rafli Muhammad Sabiq, "Dampak Pengangguran terhadap Tindakan
Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik," Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3, No. 1, hlm. 51
[4] I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa dan I Gusti Wayan Murjana Yasa,
"Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dan Kemiskinan di Provinsi Bali," E-Jurnal
EP Unud, Vol. 8, No. 5, (2019), hlm. 952
[5] Yudi Supiyanto, Henny Sri Astuty, Arif Unwanullah, "Pengaruh Tingkat
Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Leran Wetan Kecamatan
Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017," Jurnal
Oportunitas Unirow Tuban, Vol. 01, No. 01, (2020), hlm. 17
[6] Apriyanti Widiansyah, "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan
dalam Pembangunan Ekonomi," Cakrawala,
Vol. XVII, No. 2, (2017), hlm. 210
[7] Apriyanti Widiansyah, "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan
dalam Pembangunan Ekonomi," Cakrawala,
Vol. XVII, No. 2, (2017), hlm. 214
[8] Apriyanti Widiansyah, op. cit. hlm. 210
[9] Wa Ode Sulvia dan La Ode Nursalam, "Faktor Penyebab Rendahnya
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Maabholu Kecamatan Loghia Kabupaten
Muna," Jurnal Penelitian Pendidikan
Geografi, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 87
[10] Apriyanti Widiansyah, loc.cit. hlm. 210.
[11] Gatot Subroto, "Hubungan Pendidikan dan Ekonomi: Perspektif Teori
dan Empiris," Jurnal Pendidikan dan
Kebudayaan, Vol. 20, No. 3, (2014), hlm. 392
[12] Ratih Probosiwi, "Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat
Kemiskinan," Jurnal PKS, Vol.
15, No. 2, (2016), hlm. 93
[13] I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa dan I Gusti Wayan Murjana Yasa,
"Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dan Kemiskinan di Provinsi Bali," E-Jurnal
EP Unud, Vol. 8, No. 5, (2019), hlm. 949
[14] Handayani Megasari, Syamsul Amar, dan Idris, "Analisis Perekonomian
dan Kemiskinan di Indonesia," Belum diterbitkan hlm. 16.
[15] Ratih Probosiwi,
"Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan," Jurnal PKS, Vol. 15, No. 2, (2016), hlm.
91
[16] Yulna Dewita Hia, "Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam
Menanggulangi Pengangguran," Journal
of Economic and Economic Education, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 212
[17] Rafli Muhammad Sabiq, "Dampak Pengangguran terhadap Tindakan
Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik," Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3, No. 1, hlm. 52
[18] Riska Franita, "Analisis Pengangguran di Indonesia," Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1,
(2016), hlm. 92.
[19] Rafli Muhammad Sabiq, "Dampak Pengangguran terhadap Tindakan
Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik," Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3, No. 1, hlm. 61
[20] Ratih Probosiwi,
"Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan," Jurnal PKS, Vol. 15, No. 2, (2016), hlm.
61
[21] Evi Yulia Purwanti, "Analisis
Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur," Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 9, No. 2,
(2019), hlm. 174
[22] I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa dan I Gusti Wayan Murjana Yasa,
"Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dan Kemiskinan di Provinsi Bali," E-Jurnal
EP Unud, Vol. 8, No. 5, (2019), hlm. 969
[23] Edi Wibowo, "Perencanaan dan Strategi Pembangunan di
Indonesia," Jurnal Ekonomi dan
Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1, (2008), hlm. 23
[24] R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi
Daerah," hlm. 18.
[25] Apriyanti Widiansyah, "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan
dalam Pembangunan Ekonomi," Cakrawala,
Vol. XVII, No. 2, (2017), hlm. 210.
[26] Mohd. Kurniawan DP, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di
Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lilin)," Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol.
8, No. 01, (2017), hlm. 19
[27] Riska Franita, "Analisis Pengangguran di Indonesia," Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1,
(2016), hlm. 92
[28] Apriyanti Widiansyah, "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan
dalam Pembangunan Ekonomi," Cakrawala,
Vol. XVII, No. 2, (2017), hlm. 214
[29] I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa dan I Gusti Wayan Murjana Yasa,
"Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dan Kemiskinan di Provinsi Bali," E-Jurnal EP Unud, Vol. 8, No. 5, (2019),
hlm. 960
[30] Ratih Probosiwi, "Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat
Kemiskinan," Jurnal PKS, Vol. 15, No. 2, (2016), hlm. 93
[31] Hubertus Ubur, "Upaya
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat
Wudi Nusa Tenggara Timur)," Aspirasi, Vol. 2, No. 2, (2011), hlm. 223
Tidak ada komentar:
Posting Komentar