Makalah : Kerangka dalil & kerangka teoritis

MAKALAH BAHASA INDONESIA

KERANGKA DALIL &KERANGKA TEORITIS

Dosen Pengampu : Fariz alnizear

DISUSUN OLEH :

Irvan Nuromadan

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDOTUL ULAMA

( STAINU ) JAKARTA 2016

Jl.Kedoya Duri Raya . Masjid Al-Ukhwah II No.23-24

Kedoya Selatan Kebun Jeruk

 Jakarta Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan  makalah mata kuliah “Bahasa Indonesia”. shalawat dan salam,semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fariz Alniezar selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. karena atas bimbingan beliau, penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan makalah ini. tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang turut membantu penulis sehingga makalah ini terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis makalah ini sudah diusahakan secara maksimal. meskipun demikian, penulis menyadari bahwa makalah ini belum sempurna. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari  pembaca agar penulisan makalah selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................i

Daftar Isi.................................................................................................................ii

Bab Pendahuluan

A.    Latar Belakang Masalah..........................................................................1

B.     Rumusan Masalah ..................................................................................1

C.     Tujuan Penulisan.....................................................................................1

Bab II Pembahasan

A.    Kerangka dalil................................................................................................

B.     Kerangka teoritis.............................................................................................

Bab III PENUTUP

A.    KESIMPULAN................................................................................................

B.     KRITIK DAN SARAN....................................................................................

DAFTAR PUSAKA...............................................................................................................

.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam penulisan karya ilmiah,baik ilmu hukum maupun ilmu lainnya,pemeluk agama islam yang meyakini kebenaran agamanya sebagai suatu bukti kebenaran ilmiah,pada umumnya bersumber dari ajaran islam baik Alquran, Hadist, Ijma’, Fatwa ulama maupun sumber hukum islam lainnya

B.Rumusan Masalah

1.apa yang dimaksud dengan kerangka dalil.?

2.dari mana sumber dalil agama islam yang baik.?

3.sebutkan teori-teori dalam kerangka teoritis yang berkaitan dengan hukum islam.?

C.Tujuan Penulisan.

          Menjelaskan tentang materi kerangka dalil dan kerangka teoritis,

BAB II

PEMBAHASAN

A.KERANGKA DALIL

Dalam penulisan karya ilmiah,baik ilmu hukum maupun ilmu lainnya,pemeluk agama islam yang meyakini kebenaran agamanya sebagai suatu bukti kebenaran ilmiah,pada umumnya bersumber dari ajaran islam baik Alquran, Hadist, Ijma’, Fatwa ulama maupun sumber hukum islam lainnya

1.Ayat-ayat alquran

Sebagai contoh, dapat dikemukakan kerangka dalil mengenai pelaksanaan gadai syariah. Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah.salah satunya dikemukakan dalam Alquran surah Al-baqarah (2) ayat  283.

Syech Muhammad ‘ali as-sayis berpendapat, bahwa surah al-baqarah (2)ayat 283 tersebut adalah.

”petunjuk untuk menerapkan prinsif kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn)”.[1]

Selain itu,Syekh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan:

“bahwa rahn dapat dilakukan ketika kedua belah pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara(ada orang yang menuliskannya)dan ada orang yang ”[2]

Dan syekh Muhammad Ali As-Sayis menyimpulkan fungsi barang gadai (marhun) pada ayat tersebut yaitu,

” untuk menjaga kepercayaan  masing-masing pihak sehingga penerimaan gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai ber’itikad baik mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya serta tidak melalaikan waktu pengembaliannya”.[3]

2.Hadist Nabi Muhammad SAW.

            Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gaddai syariah adalah hadist Nabi Muhammad SAW.yan antara lain diungkapkan sebagai berikut.

a.Hadist A’isyah r.a.yang diriwayatkan oleh imam muslim, yang berbunyi:

“Telah meriwatkan kepada kami Ishak bin Ibrahim Al-Handhali dan Ali bin Khasyram berkata:“keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin A’masy dari Ibrahim dari Aswad dari A’isyah berkata: bahwasannya Rosulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.(HR.Muslim)”[4].

b.Hadist dari anas bin Malik r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang beerbunyi:

“telah meriwayatkan kepada kami Nasr bin Ali Al-jahdhomi,ayah ku telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari anas berkata: “sungguh Rasulullah SAW, menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi di Madinah, dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya”. (HR Ibnu Majah)”[5]

c.hadist riwayat abu hurairah r.a. yang berbunyi:

“barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya. (HR Asy-syafi’i dan Ad-daruquthnya)”[6].

3.Ijma’ ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.hai ini berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi.para ulama juga mengambil indikasi dari contoh NabiMuhammad tersebut,ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi.hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabatyang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka[7].

B.KERANGKA TEORITIS

1.Teori-teori yang berkaitan dengan hukum islam

a.Teori Receptieo incomplexu

            Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum dan kebudayaan Belanda pada tahun 1800 seperti yang dikutip oleh Bustanul Arifin.Teori ini menyatakan bahwa:

“di Indonesia berlaku hukum islam  walaupun dengan sedikit menyimpang”[8].

b.Teori eksistensi

H.Ichtiyanto S.A,mengemukakan bentuk eksistensi hukum islam dalam hukum nasional,yaitu:

“(1) Hukum islam ada,dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) Hukum islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai hukum nasioal, (3) Hukum islam ada dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional, dan (4)hukum islam ada dalam arti sebsgai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional”.[9]

Dan Ichtiyanto S.A beliau berpendapat tentang keberadaan hukum islam di dalam hukum nasional,yaitu:

“hukum islam ada dalam hukum nasional,yaitu terdapat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 jo,Peraturan Pemerintah  Nomor 28 tahun 1977,Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo,Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,Undang-undang Nomor 32 tahun 1954,dan ada dalam praktik hukum dan sosial didalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.[10]

c.Teori Lingkaran konsentris

Teori ini menggambarkan hubunngan erat antara agama, hukum, dan negara. Ketiga komponen tersebut apabila disatukan menmbentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainya.[11]

d.Teori Penerimaan Autorita Hukum

Teori ini digunakan untuk menegaskan hubungan seorang muslim dengan hukum islam (peradilan agama) sebagai suatu kewajiban yang mengikat secara imani,dalam kaitannya dengan keterikatan seseorang dalam hukum islam,yang diberlakukan dinegara Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi pancasilla dan konstitusi Undang-Undang 1945.[12]

e. Teori Maqasid Al-Syari’ah

Abu Ishaq Al-Syathibi berpendapat:

“Teori maqasid al-syari’ah yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia.Tidak satupun hukum Allah yaang tidak mempunyai tujuan,hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, hukum-hukum Allah dalam Al-qur’an mengandung kemaslahatan”.[13] 

2.Teori-Teori yang Berkenaan Hukum Adat

Hukum yang demikian merupakan sesuatu yang harus ddiwujudkaan untuk mencapai keadilan dan legitimitas menuju ke hukum yang optimal,yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas hukum sebagaai ukuran untuk praktik hukum.[14]

Berkenaan dengan penelitian hukum adat, dapat digabungkan fungsi hukum yang dinamis, aspirasi optimalisasihukum dengan legimitasi yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas-asas hukumserta teori living law sebagaimanaa dikatakan oleh Eugen Erlich.[15]

Karakteristik dan aktualisasi pandangan sudarto,secara teoritis berguna untuk penerapan hukum pidana yang kreatif dan kritis karena penempatan nilai dan asas hukum sebagai ukuran legitimitasdalam prosedur dan penerapan hukum dipengadilan.[16]

Penegakan dan penerapan hukum pidana tidak pernah cukup hanya dengan tersedianya undang-undang saja.Walaupun undang-undang mengaturnya maka hukumnya dalan inconcreto setiap kali harus ditemukan.[17]

Secara teoritis,dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dipakai untuk mencapai sasaaran yang ditetapkan secara wewenang ,walaupun itu adalah kebijakan yang dimuat dalam peraturan atau aturan hukum tertulis dan tidak tertulis.[18]

Suatu sistem hukum adalah suatu pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu.Hukum itu tumbuh dan bersama-sama dengan pertumbuhan,dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat,dan akhirnya ia mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya.[19]

Untuk tidak terjebak pada sikap mengagungkan masa lampau,perlu ditegaskan, peranan hakim adalah sangat penting dalam menggali dan menemukan sserta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[20]

BAB III

PENUTUP

A.Keaimpulan.

Kerangka dalil adalah ilmu hukum yang mendasar kepada dasar hukum untuk bukti kebenaran ilmiah.dalam islam kerangka dalil berdasar kepada al-quran, hadist, ijma, danfatwa ulama.

Sumber dalil yang baik yaitu dari al-quran, hadist, ijma, dan fatwa ulama.

Teori teori yang berkaitan dengan hukum islam yaitu:

1.     Teori Receptieo in Complexu.

2.     Teori eksistensi.

3.     Teori lingkaran konsentris.

4.     Teori penerimaan autorita Hukum.

5.     Teori maqasid Al-syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Mertokoesoema, Soedikto. 1996. Hukum dan Politik di Indonesia.Jakarta: Sinar       Harapan

Azzhari, Tahir Muhamad.1992. Negara hukum dari Segi Hukum Islam.Jakarta: Bulan bintang.

Bakri, Asfari Jaya. 2004.  Konsep Maqasid Al-Syari’ah. Jakarta: Sinar Harapan.

Sudarto. 1983.  Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat. Bandung:Sinar baru..

Ichtiyanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Ind-Hill Co,1990), h. 79.

Husain Imam Abi.1993.  Shahih Muslim. Dear el-fikr

Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis. Tafsir ayat  Al-Ahkam.

---

[1]  Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, Tafsir ayat  Al-Ahkam, (ttp: tp, tt) hlm. 175.

[2]  Ibid.

[3]  Ibid.

[4] Imam Abi Husain, Shahih Muslim, (Dear el-fikr, 1993), juz 2, h. 51.

[5] Ibid.

[6] Ibid., h. 51.

[7]Wahbah Zuhaily, al fiqh al islam waadillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002),  Juz VI, cet. 4, h. 421.

[8]Businatul Arifin, Transformasi Hkum Islam ke Hukum Nasional, (Jakarta: yayasan Al Hikmah, 2001), hal. 36

[9]    Ichtiyanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Ind-Hill Co,1990), h. 79.

[10]  Ibid.

[11] Muhamad Tahir Azhari, Negara hukum dari Segi Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 43.

[12] Ibid.

[13] Asfari Jaya Bakri,  Konsep Maqasid Al-Syari’ah, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), h. 96.

[14] Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat, (Bandung:Sinar baru, 1983), h. 4.

[15] Ibid.

[16] Ibid., h. 4.

[17] Ibid., h.5.

[18] Ibid.

[19] Soedikto Mertokoesoema,  Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta:Pustaka Sinar harapan,1996), h. 81.

[20] Ibid.

Asuransi Konvensional Dan Syariah

Asuransi Konvensional Dan Syariah

Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (risk transfer) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (risk sharing).

Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Secara rinci perbedaan antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dapat dilihat pada uraian berikut :

Kontrak Atau Akad

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut kontrak jual beli (tabaduli). Dalam kontrak ini harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasaan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tau kapan kita meninggal mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut gharar —ketidakjelasaan pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum sehingga dalam asuransi jiwa syariah kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan kontrak tolong menolong (takafuli). Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak tabarru yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif uang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional.

Tujuan dari dana tabarru’ ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana tabarru’ disimpan dalam satu rekening khsusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong.

Kontrak Al-Mudharabah

Penjelasan di atas, mengenai kontrak tabarru’ merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah. Sedangkan unsur di dalam asuransi jiwa bisa juga berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah, tabungan atau investasi harus memenuhi syariah. Dalam hal ini, pola investasi bagi hasil adalah cirinya dimana perusahaan asuransi hanyalah pengelola dana yang terkumpul dari para peserta. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepkati didepan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan.

Dalam kaitannya dengan investasi, yang merupakan salah satu unsur dalam premi asuransi, harus memenuhi syariah Islam dimana tidak mengenal apa yang biasa disebut riba. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan mekanisme bunga. Dengan demikian asuransi konvensional susah untuk menghindari riba. Sedangkan asuransi syariah daolam berinvestasi harus menyimpan dananya ke berbagai investasi berdasarkan syariah Islam dengan sistem al-mudharabah.

Dana Hangus

Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional non-saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis msa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarru’ yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

Manfaat Asuransi Syariah

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertangguangan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan sangat diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Kerberhasilan usaha yang dijamin asuransi syariah akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

Makalah : kutipan langsung dan tidak langsung

MAKALAH BAHASA INDONESIA

KUTIPAN LANGSUNG &TIDAK LANGSUNG

Dosen Pengampu : Fariz alnizear

 

DISUSUN OLEH :

Irvan Nuromadan

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDOTUL ULAMA

( STAINU ) JAKARTA 2016

Jl.Kedoya Duri Raya . Masjid Al-Ukhwah II No.23-24

Kedoya Selatan Kebun Jeruk

 Jakarta Barat

KERANGKA DALIL,TEORITIS,KONSEPTUAL DAN METODE PENELITIAN

A.KERANGKA DALIL

Dalam penulisan karya ilmiah,baik ilmu hukum maupun ilmu lainnya,pemeluk agama islam yang meyakini kebenaran agamanya sebagai suatu bukti kebenaran ilmiah,pada umumnya bersumber dari ajaran islam baik Alquran, Hadist, Ijma’, Fatwa ulama maupun sumber hukum islam lainnya

1.Ayat-ayat alquran

Sebagai contoh, dapat dikemukakan kerangka dalil mengenai pelaksanaan gadai syariah. Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah.salah satunya dikemukakan dalam Alquran surah Al-baqarah (2) ayat  283.

Syech Muhammad ‘ali as-sayis berpendapat, bahwa surah al-baqarah (2)ayat 283 tersebut adalah.

”petunjuk untuk menerapkan prinsif kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn)”.[1]

Selain itu,Syekh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan:

“bahwa rahn dapat dilakukan ketika kedua belah pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara(ada orang yang menuliskannya)dan ada orang yang ”[2]

Dan syekh Muhammad Ali As-Sayis menyimpulkan fungsi barang gadai (marhun) pada ayat tersebut yaitu,

” untuk menjaga kepercayaan  masing-masing pihak sehingga penerimaan gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai ber’itikad baik mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya serta tidak melalaikan waktu pengembaliannya”.[3]

2.Hadist Nabi Muhammad SAW.

            Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gaddai syariah adalah hadist Nabi Muhammad SAW.yan antara lain diungkapkan sebagai berikut.

a.Hadist A’isyah r.a.yang diriwayatkan oleh imam muslim, yang berbunyi:

“Telah meriwatkan kepada kami Ishak bin Ibrahim Al-Handhali dan Ali bin Khasyram berkata:“keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin A’masy dari Ibrahim dari Aswad dari A’isyah berkata: bahwasannya Rosulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.(HR.Muslim)”[4].

b.Hadist dari anas bin Malik r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang beerbunyi:

“telah meriwayatkan kepada kami Nasr bin Ali Al-jahdhomi,ayah ku telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari anas berkata: “sungguh Rasulullah SAW, menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi di Madinah, dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya”. (HR Ibnu Majah)”[5]

c.hadist riwayat abu hurairah r.a. yang berbunyi:

“barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya. (HR Asy-syafi’i dan Ad-daruquthnya)”[6].

3.Ijma’ ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.hai ini berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi.para ulama juga mengambil indikasi dari contoh NabiMuhammad tersebut,

“ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi.hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabatyang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka”[7].

B.KERANGKA TEORITIS

1.Teori-teori yang berkaitan dengan hukum islam

a.Teori Receptieo incomplexu

            Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum dan kebudayaan Belanda pada tahun 1800 seperti yang dikutip oleh Bustanul Arifin.Teori ini menyatakan bahwa:

“di Indonesia berlaku hukum islam  walaupun dengan sedikit menyimpang”[8].

b.Teori eksistensi

H.Ichtiyanto S.A,mengemukakan bentuk eksistensi hukum islam dalam hukum nasional,yaitu:

“(1) Hukum islam ada,dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) Hukum islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai hukum nasioal, (3) Hukum islam ada dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional, dan (4)hukum islam ada dalam arti sebsgai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional”.[9]

Dan Ichtiyanto S.A beliau berpendapat tentang keberadaan hukum islam di dalam hukum nasional,yaitu:

“hukum islam ada dalam hukum nasional,yaitu terdapat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 jo,Peraturan Pemerintah  Nomor 28 tahun 1977,Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo,Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,Undang-undang Nomor 32 tahun 1954,dan ada dalam praktik hukum dan sosial didalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.[10]

c.Teori Lingkaran konsentris

Teori ini menggambarkan hubunngan erat antara agama, hukum, dan negara. Ketiga komponen tersebut apabila disatukan menmbentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainya.[11]

d.Teori Penerimaan Autorita Hukum

Teori ini digunakan untuk menegaskan hubungan seorang muslim dengan hukum islam (peradilan agama) sebagai suatu kewajiban yang mengikat secara imani,dalam kaitannya dengan keterikatan seseorang dalam hukum islam,yang diberlakukan dinegara Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi pancasilla dan konstitusi Undang-Undang 1945.[12]

e. Teori Maqasid Al-Syari’ah

Abu Ishaq Al-Syathibi berpendapat:

“Teori maqasid al-syari’ah yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia.Tidak satupun hukum Allah yaang tidak mempunyai tujuan,hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, hukum-hukum Allah dalam Al-qur’an mengandung kemaslahatan”.[13] 

2.Teori-Teori yang Berkenaan Hukum Adat

Hukum yang demikian merupakan sesuatu yang harus ddiwujudkaan untuk mencapai keadilan dan legitimitas menuju ke hukum yang optimal,yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas hukum sebagaai ukuran untuk praktik hukum.[14]

Berkenaan dengan penelitian hukum adat, dapat digabungkan fungsi hukum yang dinamis, aspirasi optimalisasihukum dengan legimitasi yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas-asas hukumserta teori living law sebagaimanaa dikatakan oleh Eugen Erlich.[15]

Karakteristik dan aktualisasi pandangan sudarto,secara teoritis berguna untuk penerapan hukum pidana yang kreatif dan kritis karena penempatan nilai dan asas hukum sebagai ukuran legitimitasdalam prosedur dan penerapan hukum dipengadilan.[16]

Penegakan dan penerapan hukum pidana tidak pernah cukup hanya dengan tersedianya undang-undang saja.Walaupun undang-undang mengaturnya maka hukumnya dalan inconcreto setiap kali harus ditemukan.[17]

Secara teoritis,dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dipakai untuk mencapai sasaaran yang ditetapkan secara wewenang ,walaupun itu adalah kebijakan yang dimuat dalam peraturan atau aturan hukum tertulis dan tidak tertulis.[18]

Suatu sistem hukum adalah suatu pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu.Hukum itu tumbuh dan bersama-sama dengan pertumbuhan,dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat,dan akhirnya ia mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya.[19]

Untuk tidak terjebak pada sikap mengagungkan masa lampau,perlu ditegaskan, peranan hakim adalah sangat penting dalam menggali dan menemukan sserta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[20]

---

[1]  Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, Tafsir ayat  Al-Ahkam, (ttp: tp, tt) hlm. 175.

[2]  Ibid.

[3]  Ibid. [3] Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, Tafsir ayat  Al-Ahkam, (ttp: tp, tt) hlm. 175.

[3]  Ibid.

[4] Imam Abi Husain, Shahih Muslim, (Dear el-fikr, 1993), juz 2,hlm. 51

[5] ibid

[6] ibid

[7]Wahbah Zuhaily, al fiqh al islam waadillatuhu,(Beirut: Dar al-Fikr, 2002),  Juz VI, cet. 4, hal. 421.

[8]Businatul Arifin, Transformasi Hkum Islam ke Hukum Nasional, (Jakarta: yayasan Al Hikmah, 2001), hal. 36

[9]    Ichtiyanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Ind-Hill Co,1990), h.79.

[10]  Ibid.,

[11] Muhamad Tahir Azhari,Negara hukum dari Segi Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.43.

[12] Ibid.,

[13] Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqasid Al-Syari’ah, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), h.96.

[14] Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat, (Bandung:Sinar baru, 1983), h.4.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Ibid., h.5.

[18] Ibid.

[19] Soedikto Mertokoesoema, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta:Pustaka Sinar harapan,1996), h.81.

[20] Ibid.