Makalah Hukum Khitan dalam Islam

 BAB I

PENDAHULUAN

Khitan merupakan perintah rasulullah SAW untuk dilaksanakan umat Islam di seluruh dunia. Kewajiban muslim laki-laki untuk melakukan khitan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Sedangkan bagi wanita hukum khitan menurut kebanyak ulama menyatakan hukumnya sunnah, namun ada pula yang menganjurkan untuk dilakukan. Umumnya khitan pada wanita dilaksanakan pada saat bayi atau setelah 7 hari dia dilahirkan, hal ini dimaksud agar kulit yang akan dipotong tidak mengeras dan tidak menimbulkan rasa sakit.

BAB II

PEMBAHASAN
Makalah Hukum Khitan dalam Islam

A. Pengertian Khitan

Menurut pengertian bahasa, khitan berarti memotong. Sementara menurut pengertian Istilah syariat Islam, khitan adalah memotong secara tertentu dari bagian anggota tubuh tertentu.

B. Pengertian Khitan Menurut Ulama

Khitan menurut al-mawardi adalah memotong kulit yang menutupi pucuk dzakar laki-laki atau disebut juga dengan hasyafah. Idealnya yang dipotong adalah mulai dari pangkal pucuk dzakar dan minimal masih ada yang menutupi sisa sedikit.

Menurut Imam Haramain khitan yang benar bagi laki-laki adalah memotong kulup yaitu kulit yang menutupi pucuk dzakar sehingga tidak ada sedikitpun sisa kulit yang tersisa.

Menurut Ibnu Shabagh khitan berarti memotong pucuk kulit pada bagian dzakar atau yang terpenting pucuk dzakar dapat terbuka.

C. Kewajiban Berkhitan

Bersumber dari abu hurairah RA sesungguhnya nabi Muhammad SAW bersabda” Ibrahim sang kekasih Allah yang maha pengasih dan penyayang berkhitan setelah usia delapan puluh tahun. Ia berkhitan di qudum” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kewajiban khitan. Namun perbedaan tersebut hanya pada wanita. Sedangkan pada laki-laki ulama seperti asy-syafi`i, Imam Malik, Abu Hanifah dan ulama lainnya mewajibkan laki-laki untuk berkhitan.

BAB III

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa bagi seluruh umat Islam yang laki-laki diwajibkan untuk melakukan khitan, ketentuan waktu untuk berkhitan ini yang saya ketahui dan menurut bebrapa ulama adalah ketika berumur 7 sampai 10 tahun atau lebih, pada dasarnya ketentuan tersebut adalah untuk menghindari efek samping dan rasa sakit jika khitan tersebut dilakukan pada umur-umur yang terhitung masih belia. sedangkan bagi wanita hukum khitan ada yang menyatakan wajib namun kebanyakan pendapat adalah sunnah yang dianjurkan. pelaksanaanya ketika masih bayi atau setelah 7-15 hari setelah dilahirkan. demikian  Makalah Hukum Khitan dalam Islam semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

• Hasan, M. Ali.2003.Masail Fiqhiyah al-Haditsah.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
• Louis Ma’luf, Al Munjid Fi al-lughah Wa A’lamu, (Baerut: Darul Masyriq, 1986).
• Abdul Aziz Dahlan et al, Suplemen Ensiklopedi Islam, Jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
• Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, Khitan Dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur ’ani, (Surabaya: Al Miftah, 1998).
• M. Nipan Abdul Halim, Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan Dan Maknanya), (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).
• Harun Nasution, et. al, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Sabdodadi, 1992).
• Abu Bakar Usman Bin Muhammad Dimyati al-Bakri, I’anatut Thalibin, Juz IV, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t). Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz I, (Baerut: Dar al-Fath Lil A’lamu Al Araby, 2001).

Makalah Hubungan Syariat Islam dengan Fiqih

 A. Pengertian Syariat Islam dan Hubungannya dengan Fiqh

Hakikat Islam yang disampaikan Muhammad saw tidak berubah, yaitu menyerah diri kepada Allah Ta’ala. Untuk menyelami aplikasinya secara luas dan mendalam dapat dicapai dengan mempelajari syariat yang diberikan Allah Ta’ala kepada Muhammad saw. Wujud syariat ini terungkap dalam firman Allah Ta’ala :

“Kemudian Kami jadikan kamu (hai Muhammad) berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama)itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”[1]

Syariat tersebut mengikuti pribadi Muhammad saw lebih dahulu sebelum umatnya. Karena Allah Ta’ala memerintahkan kepadanya agar mengikutinya dan sebaliknya melarangnya mengikuti pandangan dan sikap manusia yang tidak tahu Allah Ta’ala sehingga tidak mengetahui kebenaran.

B. Pengertian Syariat

Meskipun tafsir kata syariat dalam ayat di atas berbeda-beda, namun mempunyai persamaan dari segi maksudnya. Ibnu Abbas r.a. menafsirkannya dengan petunjuk yang jelas. Qatadah menafsirkannya dengan ketentuan-ketentuan, batasan-batasan, perintah dan larangan. Ibnu Zaid menafsirkannya dengan din (agama).[2] Fakhrurrozi menafsirkannya dalam bentuk definisi yaitu :

“Apa-apa yang ditetapkan Allah Swt atas para mukallaf (orang yang wajib melaksanakan hukum Allah Ta’ala) supaya mereka ikuti.”[3]

Keterangan-keterangan tersebut di atas tidak bertentangan, tetapi pengertian syariat yang dikemukakan Fakhrurrazi lebih jelas dan telah dirumuskan dalam bentuk definisi.

At Thahanawi juga mengemukakan definisi yang sama, yaitu :

“Syari’at ialah hukum-hukum yang disyari’atkan Allah Ta’ala untuk hamba-hamba-Nya yang disampaikan oleh salah seorang nabi dari nabi-nabi (sallallahu ‘alaihim dan sallallahu ‘ala nabiyyina wa sallam), baik hukum-hukum tersebut mengenai amal perbuatan ………… maupun mengenai akidah.”[4]

Pengertian atau definisi syariah di atas adalah umum. Ia bukan saja pengertian syariat yang diberikan Allah Ta’ala kepada Rasul-Nya Muhammad saw., tetapi bahkan pengertian semua syariat yang diberikan Allah Ta’ala kepada para rasul sebelum Muhammad saw.

C. Syariat-Syariat Yang Berbeda-beda

Sebagaimana kita ketahui Al Quran menginformasikan bahwa Allah Ta’ala memberikan pula syari’at kepada rasul-rasul sebelum Muhammad saw, seperti kepada Musa a.s. dan Isa a.s.

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”[5]

Ini menunjukkan bahwa masing-masing Rasul diberi syariat. Dengan demikian kata syari’at merupakan istilah umum, tidak terbatas pada syariat yang ditetapkan Allah Swt buat Rasul-Nya Muhammad saw saja.

Informsi lain yang dipahami dari ayat di atas ialah bahwa syariat yang diberikan Allah kepada Rasul-rasul-Nya dan umat-umat mereka dapat berbeda. Bagi Taurat ada syari’at, bagi Injil ada syari’at dan bagi Al Qur’an ada pula syari’at.[6]

Oleh karena terdapat perbedaan-perbedaan, maka mayoritas ahli hukum Islam memandang informasi ayat ini mengandung isyarat dari Allah Ta’ala bahwa masing-masing syariat berdiri sendiri, sehingga syariat yang diberikan Allah Ta’ala kepada rasul-Nya sebelumnya tidak mengikat rasul yang datang kemudian.[7]

D. Kerangka Umum Syariat Bagi Muhammad saw

Syari’at Islam yang ditetapkan Allah Swt bagi Rasul-Nya Muhammad saw mencakup tiga bidang hukum yang sangat luas, yaitu (1) hukum-hukum mengenai akidah (kepercayaan), (2) hukum-hukum mengenai amal perbuatan, dan (3) hukum-hukum mengenai akhlak (moral). Ada yang mempersempitnya menjadi dua bidang hukum saja, dengan menggabungkan bagian kedua dan ketiga menjadi satu, mengingat akhlak (moral) termasuk amal perbuatan.

Allah Ta’ala memberlakukan hukum-hukum tersebut pada manusia untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat manusia sendiri dan demi kepentingan masyarakat manusia pula.

Dr. Musthafa Ahmad Az Zarqa’ membagi perbaikan-perbaikan tersebut kepada tiga bagian pokok, yaitu :

1. Membebaskan akal manusia dari belenggu taklid (mengikuti begitu saja tanpa memahami dasarnya) dan khurafat.

Caranya ialah menanamkan akidah dan iman kepada Allah YME serta membimbing akal manusia agar selalu mengacu kepada dalil (dasar) dan berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan yang luas dan terbuka.

2. Memperbaiki jiwa maupun akhlak individu, membimbingnya ke arah kebaikan, mendorongnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan atas dirinya dan tidak tenggelam dalam syahwat dan ambisinya, dan mengendalikan akal pikirannya sehingga tidak menajdi penghambat pelaksanaan tugas kewajiban yang dipikulnya.

Caranya ialah setiap individu didorong agar mengamalkan dan menunaikan ibadat-ibadat yang sah. Ibadat-ibadat tersebut senantiasa mengingatkannya akan Penciptanya. Begitu juga setiap individu diberi informasi tentang akan adanya pahala dan sanksi di akhirat. Sehingga setiap individu yang beriman senantiasa mengontrol amal perbuatannya agar tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya.

3. Memperbaiki kehidupan masyarakat.

Caranya ialah menjelmakan keamanan dan keadilan serta perlindungan atas kemerdekaan masyarakat dalam batas-batas yang wajar, begitu juga melindungi kehormatan (harga diri) manusia melalui suatu sistem hukum menyangkut kepentingan individu maupun masyarakat, politik maupun pemerintahan yang mencakup semua asas hukum yang diperlukan untuk :

• Menegakkan kehidupan masyarakat dalam suatu negara.
• Mengatur hubungan-hubungan antara sesama anggota masyarakat dan hubungan antara anggota masyarakat dengan pihak penguasa.
• Serta melindungi hak-hak khusus bagi individu dan hak-hak umum bagi masyarakat.

Dari tiga tujuan Syari’at Islam tersebut di atas menjadi jelaslah makna syari’at dan menjadi jelas pula tiga unsur yang menjadi asas bagi syari’ay Islam yaitu akidah, ibadat dan hukum dan pengadilan. Sehingga menjadi jelas kebenaran kesimpulan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dan negara.[8]

Bidang akidah dibahas dalam ilmu tersendiri yaitu ilmu kalam (ilmu tauhid). Bidang ibadat dan hukum dan pengadilan dibahas dalam yang tersendiri pula yaitu ilmu fiqh.

D. Hubungan Syariat dan Fiqh

Penerapan syariat Islam dalam masyarakat melahirkan fiqh. Antara fiqh dan syariat mempunyai hubungan yang sangat erat, karena sesungguhnya fiqh tetap berpijak pada syariat. Fiqh merupakan tuntutan yang harus timbul dan sukar dielakkan dalam pelaksanaan syariat. Hubungan antara fiqh dan syariat tersebut diungkapkan para faqih dalam pengertian (definisi) fiqh, sebagaimana akan diuraikan.

Karena itu menguasai pengertian (definisi) fiqh akan mempermudah upaya memahami beberapa hal, di antaranya :

- Hakikat fiqh

- Ruang lingkup pembahasan fiqh

- Posisi fiqh secara tepat dan lebih mendalam

- Cara lahirnya fiqh

REFERENSI

[1] QS.Al Jaatsiyah ayat 18

[2] Ath Thabari, Jami’ Al Bayan, (Kairo : Dar Al Ma’arif, 1954), cet. ke II, XXII hal. 146-147

[3] Fakhrurrazi, At Tafsir Al Kabir, (Teheran : Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah), cet. ke II, hal. 12

[4] Dr. Muh. Yusuf Musa, Al Fiqh Al Islami, (Kairo : Dar Al Kutub Al Haditsah, 1954), hal 8

[5] QS. Al Maaidah ayat 48

[6] Fakhrurrazi, loc.cit.

[7] ibid

[8] Lih. Dr. Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, Al Madkhal Al Fiqhi Al ‘Am, (Damaskus : Al Adib, 1967-1968), I, hal. 30

Makalah Fiqih Muammalat: Antara Talfiq dan Ta`sil

 Pendahuluan

Islam sebagai “Ad-Deen” yang turunkan oleh Allah S.W.T adalah satu-satunya agama yang merangkumi segenap aspek kehidupan insan baik duniawi dan ukhrawi. Kedua-duanya ditekankan oleh Islam dengan menjadikan seluruh kehidupan manusia sebagai ibadat kepadaNya:   

((Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu))[51:56].

Keluasan ilmu Islam (dari konteks ilmu yang berkaitan secara langsung dengan amalan dan ibadat manusia) ini boleh dicerakinkan kepada 3 cabang ilmu: Akidah (Iman), Syariat @ Fiqh (Islam) dan Akhlak (Ihsan). Fiqh Muamalat, merupakan pecahan daripada ilmu fiqh yang merangkumi: ibadat, muamalat, kekeluargaan (ahwal syakhsiah), jenayah dan pentadbiran negara. Namun penghayatan masyarakat terhadap kepentingan fiqh muamalat, jenayah dan pentadbiran negara kurang dititikberatkan semenjak kejatuhan sistem khilafah.

Kesan daripada masalah ekonomi yang melanda dunia pada hari ini telah membuka mata banyak pihak hatta dunia barat terhadap kepentingan untuk kembali kepada sistem ekonomi dan kewangan Islam. Ini menjadi titik perubahan “turning point” kepada hala tuju perkembangan ilmu ekonomi semasa. Pelbagai usaha dijalankan untuk mengislamisasikan sistem kewangan yang ada dengan berpandukan prinsip ilmu-ilmu Islam. Ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiah dan maqasid memainkan peranan yang penting dalam mengeluaran hukum-hukum yang selari dengan arus kemajuan dan perkembanagn dunia.

Penulis dalam tulisan ringkas ini, cuba untuk merungkai perbincangan tentang pertembungan antara keterbukaan dan keterikatan dalam hukum-hukum yang berkaitan fiqh muamalat. Penekanan akan diberi kepada masalah usul yang berkaitan ta’sil fiqhi dan talfiq yang masih belum difahami oleh sebahagian penuntut ilmu agama dan menjadi perdebatan hangat antara ilmuan Islam.

Segala yang baik datangnya daripada Allah S.W.T, dan segala kekurangan datangnya daripada kelemahan diri penulis. Semoga usaha baik ini diikhlaskan niatnya oleh Allah dan dibalas dengan ganjaran pahala di sisiNya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian

Untuk memahami tajuk perbincangan ini, istilah di bawah perlulah difahami terlebih dahulu:

1. Erti Fiqh Muamalat

2. Erti Ta’sil

3. Erti Talfiq

Kalimah “Fiqh” berasal daripada kalimah Bahasa Arab yang membawa maksud: kefahaman. Dari segi istilah pula, kalimah ini bermaksud: Ilmu berkaitan hukum-hukum amali syariat, yang dikeluarkan daripada dalil-dalilnya yang “tafsil”[1].

Muamalat pada pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta. Maka istilah Fiqh Muamalat secara khusus merujuk kepada: Ilmu berkaitan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta[2].

“Ta’sil” ialah kata terbitan daripada kalimah (أصل) yang bermaksud asal dan punca. Dalam penggunaan ilmu fiqh, ta’sil membawa maksud: Proses menyandarkan hukum kepada sumber dan dalilnya.

“Talfiq” pada bahasa Arab bermaksud himpun dan cantum. Manakala pada istilah pula membawa erti: Menghimpunkan pandangan mazhab-mazhab yang berbeza pada satu masalah, sehinggakan terhasil amalan yang tidak diakui oleh mana mujtahid[3]. Ini adalah takrif yang lebih spesifik dan khusus, berbanding takrif lain yang tidak membezakan antara talfiq dan tatabu’ rukhas, iaitu mencari pendapat-pendapat yg ringan untuk diamalkan.

Daripada pengertian komponen tajuk di atas, dapat difahami bahawa tajuk “Fiqh Muamalat, antara Ta’sil dan Talfiq” berkisar tentang masalah hukum dan pengamalan yang berkaitan muamalat, sejauh mana dibenarkan pencampuran pendapat-pendapat mazhab yang berbeza dalam sesuatu hukum, adakah percampuran ini dikira sebagai talfiq walaupun bersandarkan kepada dalil? Inilah persoalan yang cuba diperbahaskan dalam tulisan ini.

Justeru itu, penulis akan membahagikan perbincangan ini kepada beberapa tajuk:

1. Talfiq dan hukumnya

2. Ta’sil dalam fiqh muamalat

TALFIQ & HUKUMNYA[4]

Masalah talfiq adalah salah satu tajuk yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Ia biasanya dibahaskan di bawah tajuk “Ijtihad dan Taqlid”. Namun banyak berlaku kekeliruan di kalangan penuntut ilmu Islam pada memahami hakikat istilah ini. Ini kerana terdapat beberapa istilah lain yang disalahtafsirkan atau disamakan dengan talfiq. Oleh itu, perlu bagi penulis membezakan antara beberapa istilah yang berkaitan.

Talfiq: Menghimpunkan pandangan mazhab-mazhab yang berbeza pada satu masalah, sehinggakan terhasil amalan yang tidak diakui oleh mana-mana mujtahid.

Taqlid: Mengambil sesuatu pendapat tanpa mengetahui dalilnya.

* Jelas di sini bahawa taqlid lebih umum daripada talfiq.

Berpindah mazhab: lebih umum daripada talfiq. Ini kerana mengambil pendapat mazhab-mazhab yang berbeza kadang berlaku pada masalah yang berbeza atau pada masalah yang sama yang tidak membawa kepada talfiq. Perkara ini boleh juga dikira talfiq jika berlaku pada satu masalah sehinggakan tidak diakui kesahihannya oleh mana-mana mazhab.

Tatabu’ Rukhas (mengambil pendapat-pendapat yang ringan): lebih umum daripada talfiq, kerana tatabu’ rukhas kadang-kadang tidak membawa kepada talfiq. Dan bukan semua talfiq bermaksud untuk tatabu’ rukhas, kerana kadang-kadang berhajat kepada keringanan kerana darurat atau hajat.

Taisir (keringanan): Keringanan “taisir” adalah salah satu daripada maqasid syariah. Seseorang berhajat kepada keringanan apabila berlaku kesempitan dan masyaqqah (kesukaran) untuk beramal dengan hukum asal. Maka talfiq ialah satu cabang daripada taisir yang bertujuan untuk memenuhi hajat dan menolak darurat yang berlaku. Namun kemudahan dalam agama perlu mengikut syarat-syarat dan etika-etikanya. Bukan semua perkara boleh dikatakan darurat atau hajat.

B. Pembahagian Talfiq[5]:

Talfiq boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian berdasarkan kepada perspektif masalah talfiq ini dibincangkan:

1. Tujuan

a. Talfiq yang bertujuan untuk menolak darurat dan kerana hajat, atau dengan tujuan tatabu’ rukhas.

b. Talfiq yang berlaku dengan sendiri tanpa tujuan tertentu. Seperti orang awam yang bertanya kepada mufti yang berbeza dalam satu masalah.

2. Sumber

a. Talfiq yang berdasarkan taqlid. Kebiasaannya berlaku di kalangan orang awam.

b. Talfiq yang bersandarkan ijtihad. Kebiasaan berlaku di kalangan mereka yang mampu berijtihad dan mengeluarkan hukum daripada sumbernya.

c. Talfiq yang berlaku disebabkan proses perangkaan undang-undang dan akta. Apabila kerajaan ingin mengaktakan sesuatu undang-undang, kadang-kadang mereka mengambil daripada mazhab-mazhab yang berbeza sehingga berlaku talfiq.

3. Rupa masalah yang terhasil

a. Masalah yang terdiri daripada dua hukum

- pada satu masalah: Seseorang berwudhu’, lalu menyentuh perempuan ajnabi kerana bertaqlid kepada mazhab Hanafi. Kemudian berbekam kerana berpegang kepada mazhab Syafie. Maka berhimpunlah dua hukum pada satu masalah iaitu taharah, menjadikan rupa ibadat yang tidak diakui sah oleh kedua-dua mazhab tersebut.

- pada dua masalah: Seseorang berwuduk dan menyapu sebahagian kepala kerana bertaqlid mazhab Syafie. Kemudian sembahyang menghadap arah “jihah” qiblat mengikut mazhab Hanafi. Maka berhimpun dua hukum pada dua masalah iaitu taharah dan qiblat. Namun ia berhimpun pada hukum solat sehinggakan rupa ibadat itu tidak diakui oleh mazhab tersebut.

4. Waktu berlaku niat talfiq

a. Niat bertalfiq sebelum melakukan perbuatan.

b. Berlaku niat talfiq selepas berlaku perbuatan.

C. Hukum Talfiq

Perbahasan tentang talfiq dalam ilmu fiqh belum dikenali pada zaman salafussoleh. Perkara ini timbul kesan daripada perpecahan ilmu fiqh kepada mazhab-mazhab yang berbeza. Ini dapat dilihat dalam karangan-karangan ulamak terkemudian daripada pelbagai mazhab. Pada masalah ini, terdapat 3 pendapat di kalangan ulamak[6]:

Pendapat Pertama: Haram talfiq secara mutlak.

Ini adalah pendapat kebanyakan ulamak mazhab, dan pendapat yang disokong oleh Abdul Ghani Nabulsi, As-Safarini (wafat 1189H), Alawi As-Shanqithi (wafat 1230H), Al-Muthi’ei, dan Muhammad Amin As-Shanqithi (wafat 1393H).

Pendapat Kedua: Harus talfiq secara mutlak.

Pendapat ini dinaqalkan oleh Ad-Dusuqi dari ulamak-ulamak Maghribi yang bermazhab Maliki, dan beliau mentarjihkan pendapat ini.

Pendapat Ketiga: Harus talfiq dengan bersyarat.

Antara syarat-syarat yang diletakkan ialah:

• Tidak berniatkan “tatabu’ rukhas” dengan sengaja.
• Tidak membawa kepada melanggar ijma’.
• Hendaklah berlaku talfiq pada selain perbuatan yang diamalkan secara taqlid.
• Harus dengan syarat terdapat darurat yang berhajat kepada talfiq.
  
  

D. Pendapat Muhammad Said Al-Bani[7]

Beliau telah membincangkan masalah talfiq dengan terperinci dalam kitab beliau Umdatu At-Tahqiq. Beliau menyatakan bahawa masalah ini hanya berlaku kepada pengikut mazhab (muqallid) dan orang awam. Mujtahid muthlak, mujtahid masalah, ahli tarjih dan takhrij tidak berlaku talfiq dalam hukum kerana mereka berijtihad menggunakan dalil. Beliau seterusnya membahagikan hukum talfiq kepada talfiq yang diharamkan dan yang dibenarkan dengan bersyarat.

Talfiq yang diharamkan:

1. Tatabu’ rukhas dengan sengaja tanpa darurat dan keuzuran.

2. Talfiq yang membawa kepada menyalahi hukum qadhi dan hakim.

3. Talfiq yang membawa kepada meninggalkan hukum perbuatan yang diamalkan secara taqlid.

Perkara ibadat yang diketahui kewajipannya oleh seluruh umat Islam (المعلوم من الدين بالضرورة), ibadat hati dan akhlak tidak terdapat talfiq padanya, kerana masalah talfiq hanya berkisar pada cabang-cabang fiqh yang berlaku khilaf ulamak tentang hukumnya. Ia boleh dibahagikan kepada:

Ibadat jasmani Ia dibina di atas dasar kemudahan dan tasamuh (kemaafan). 

((Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara ugama)) [22:78]

Seeloknya bagi seorang muslim ialah mengeluarkan dirinya daripada khilaf dengan mengikut perbuatan sunnah yang diakui oleh seluruh mazhab, selagi mana ianya tidak membawa kepada kesulitan dan masyaqqah. Jika dirinya tidak mampu, boleh baginya bertalfiq dalam masalah darurat atau memenuhi hajat syarie.

D. Ibadat harta

Ia dibina di atas dasar tasydid (memberatkan) dan ihtiyath (berhati-hati). Maka hendaklah dijaga kemaslahatan empunya hak, dan tidak dibenarkan talfiq yang boleh menghilangkan hak orang lain.

Perkara-perkara haram

Ia berasaskan dasar kewara’kan dan berhati-hati. Justeru itu, tidak dibenarkan talfiq kecuali ketika keadaan darurat dan terpaksa.

Kekeluargaan (perkahwinan dan perceraian)

Hukum yang dikeluarkan dalam masalah kekeluargaan perlu selari dengan maqasid syariah dalam menjaga maslahat suami isteri dan kebahagiaan rumah tangga, sekalipun membawa kepada talfiq pada sesetengah keadaan. Namun begitu, haram menjadikan talfiq sebagai jalan untuk bermain-main dengan hukum pada bab nikah dan talak.

E. Muamalat, jenayah dan pentadbirah negara

Perkara tersebut melibatkan kesinambungan hidup masyarakat secara keseluruhannya. Sesuatu hukum yang dikeluarkan dalam masalah ini perlu melihat kepada keperluan dan maslahat umat secara menyeluruh. Maka hendaklah dirujuk kepada usul syariat dan kaedah-kaedah umum dalam syariat, atau pendapat pelbagai mazhab yang berbeza berdasarkan kaedah ilmu dan tarjih, bagi mengambil hukum yang membawa maslahat kepada umat dan kebahagian hidup mereka, walaupun membawa kepada talfiq.

F. Dalil Pengharaman dan Keharusan Talfiq[8]

Ulamak yang cenderung kepada pendapat haram berdalilkan kepada dalil-dalil berikut:

Jika diharuskan talfiq, nescaya akan membawa kepada rosaknya syariat Islam dan menghalalkan perkara yang diharamkan. Seperti seorang yang ingin berzina, boleh bertaklid pendapat Abi Hanifah pada harusnya wanita menikahkan dirinya tanpa wali, lalu bertaklid pendapat Imam Malik pada harus bernikah tanpa saksi. Perbuatan seperti ini haram dengan sepakat para ulamak.

Berdasarkan kaedah usul: setiap perkara yang membawa kepada haram, ia juga dihukumkan haram. Ia adalah salah satu daripada cabang saddu zari’ah (menutup pintu yang membawa kepada haram).

Tidak pernah diriwayatkan daripada salafussoleh bahawa mereka melakukan talfiq. Yang ada hanyalah mereka bertanyakan sebahagian sahabat Nabi pada satu masalah, dan pada masalah lain bertanyakan kepada sahabat yang berbeza. Perbuatan ini tidak dinamakan talfiq kerana berlaku pada masalah yang berbeza.

Talfiq adalah cabang masalah “mengeluarkan pendapat baru daripada pendapat yang telah wujud”. Ini dinamakan dalam ilmu usul fiqh sebagai “إحداث قول ثالث”. Apabila ulamak sesuatu zaman telah sepakat pada sesuatu masalah dan mereka khilaf kepada 2 pendapat, tidak boleh bagi mujtahid yang datang selepas itu untuk mencipta pendapat ketiga.

Bagi ulamak yang cenderung kepada keharusan talfiq pula, mereka berdasarkan dalil-dalil di bawah:

1. Mengharamkan talfiq akan menyebabkan kesulitan dan kesukaran kepada umat, khususnya kepada orang awam. Pendapat ini akan membawa kepada tidak sah ibadat yang mereka lakukan. Apatah lagi ulamak mengatakan bahawa: mazhab orang awam ialah mazhab mufti. Tentu sekali akan berlaku talfiq dalam amalan mereka.

2. Tiada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah mahupun perkataan sahabat yang menyatakan pengharaman talfiq. Mereka memberi fatwa kepada sesiapa yang bertanya tanpa menghalang mereka daripada mengikut pendapat sahabat lain atau melarang talfiq dalam masalah tersebut.

3. Talfiq ialah satu cabang daripada taklid. Sebagaimana diharuskan taklid, begitu juga diharuskan talfiq. Jika perkara yang umum diharuskan, sudah tentu perkara yang khusus hukumnya harus.

4. Pengharaman talfiq bertentangan dengan kefahaman bahawa semua imam mujtahid berada di atas hidayat dan landasan syariat. Ia juga menafikan prinsip: khilaf yang berlaku membawa rahmat kepada umat.

Setiap dalil di atas samada yang menyokong talfiq atau menolaknya, masih boleh dibincangkan dan dipertikaikan. Namun pendapat yang lebih hampir dengan ruh syariat ialah pendapat Al-Bani yang membezakan hukum talfiq berdasarkan pelbagai perspektif yang berbeza. Pendapat ini disokong oleh Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaily, dan beliau telah menyimpulkan perbincangan tentang hukum talfiq dengan katanya: Talfiq yang dibenarkan ialah ketika hajat atau darurat, bukan dengan sia-sia atau tatabu’ rukhas dengan sengaja tanpa ada maslahat syarie. Perkara ini terhad kepada sebahagian hukum ibadat dan muamalat yang ijtihadi, tidak pada hukum yang qathie (tetap)[9].

TA’SIL DALAM FIQH MUAMALAT

Ijtihad & Pembahagiannya

Syariat Islam bersifat ma’sum (terpelihara) daripada segala kekurangan kerana ianya datang daripada Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ia berbeza dengan ijtihad ulamak pada nas-nas syariat kerana manusia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Namun begitu mereka juga diberi pahala di atas usaha gigih dalam memahami nas dan mengeluarkan hukum untuk diamalkan oleh masyarkat. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi S.A.W:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ.

((Apabila berhukum oleh seorang hakim, lalu berijtihad dan betul pada ijtihadnya baginya 2 pahala. Dan jika dia berhukum, lalu berijtihad dan tersalah pada ijtihadnya baginya satu pahala)) [riwayat Abu Daud, Nasaie dan Ibn Majah].

Perlu diingat bahawa lafaz “hakim” yang digunakan oleh baginda Rasulullah S.A.W merujuk kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk ijtihad (أهلية الاجتهاد), bukannya sekadar dakwaan semata-mata. Bahkan perlu baginya memenuhi syarat-syarat yang diletakkan ulamak untuk menggelarkan dirinya mujtahid. Antaranya:

Islam

Taklif

Adil

Fiqh Nafs

Ilmu berkaitan Al-Quran

Ilmu berkaitan As-Sunnah

Ilmu berkaitan Bahasa Arab

Ilmu berkaitan Usul Fiqh

Ilmu berkaitan Maqasid Syariah

Pengetahuan tentang ijma’ dan Qawaid Kulliyah bagi fiqh Islam

Pengetahuan tentang suasana dan keadaan masyarakat zaman tersebut[10].

Syarat-syarat di atas perlu dipenuhi oleh seorang yang bergelar sebagai mujtahid mutlak. Memandangkan pada zaman mutakhir ini wujud kesukaran untuk memenuhi keseluruhan syarat tersebut, terdapat pandangan yang menggolongkan mujtahid kepada beberapa peringkat[11]:

Mujtahid Mustaqil

Mujtahid Muthlak ghair Mustaqil (Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, Ibn Qasim, Asyhab, Al-Buwaithy, Al-Muzani)

Mujtahid Takhrij (Hasan ibn Ziyad, Al-Karkhi, At-Thohawi, Al-Abhuri, Ibn Abi Zaid, AS-Syeirazi, Al-Marwazi)

Mujtahid Tarjih

Mujtahid Fatwa

Begitu juga ulamak membincangkan tentang tajazzu’ ijtihad, iaitu ijtihad dalam sebahagian cabang fiqh sahaja (seperti muamalat) dan tidak pada cabang-cabang yang lain. Dengan pembahagian ini, dapat disimpulkan bahawa mereka yang ingin berijtihad atau mengeluarkan fatwa dalam bidang fiqh muamalat perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat tersebut pada nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan muamalat. Tanpa mengabaikan ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan maqasid, kerana ilmu tersebut adalah instrument (alat) yang penting dalam memahami nas dan mengeluarkan hukum.

Adab berta’amul (berinteraksi) dengan nas

Perbincangan tentang ta’sil memerlukan kita untuk memahami kaedah dan adab berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran, Hadis, perkataan sahabat, dan ijtihad fuqaha’. Keghairahan seseorang mengeluarkan hukum tanpa mengikuti disiplin ilmu yang betul akan membawa kepada natijah yang tidak selari dengan ruh syariat.

Perkara paling penting yang memastikan hukum yang dikeluarkan bertepatan dengan kehendak syarak ialah fiqh waqi’ah (memahami masalah yang berlaku) dan fiqh waqi’ (memahami suasana). Kerana itulah ulamak menekankan kepentingan menggambarkan masalah yang berlaku dengan tepat (تصوير المسألة) dan menentukan hakikat masalah baru yang berlaku dengan merujuk kepada asal masalah fiqh yang sama (التكييف الفقهي)[12].

Bagi memahami masalah yang berlaku seseorang perlu mengikut manhaj (metodologi) yang kemas dan tersusun. Antara perkara yang membantu dalam merangka manhaj yang berkesan[13]:

• Mengumpul segala maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan beserta keterangan dan huraian dari segenap aspek masalah.
• Tidak gopoh dalam mengeluarkan pendapat kerana kecuaian dalam mengeluarkan hukum akan membawa kepada kesan negatif.
• Mencerakin dan meleraikan akad-akad yang berhimpun (العقود المركبة) dalam satu masalah kepada unsur-unsurnya yang asas.
• Melihat kepada adat dan uruf masyarakat yang hendak ditujukan hukum tersebut.
• Berhubung dengan pakar dan ahli dalam bidang yang berkaitan, seperti ahli ekonomi, sosial, perubatan dan politik bagi meminta penerangan daripada mereka dalam masalah yang berkaitan.
• Meminta penjelasan daripada pihak yang bertanya, kerana ia dapat menyatakan tujuan dan sebab yang tersembunyi, serta dapat memahami masalah dengan lebih terperinci.

Kemudian masalah tersebut perlu dinilai berdasarkan dalil syariat dengan proses yang dinamakan “التأصيل الفقهي” melalui langkah-langkah di bawah:

1. Merujuk kepada nas Quran

2. Merujuk kepada nas hadis

Nas Al-Quran dan hadis perlu dianalisis berdasarkan kaedah usul. Jika berlaku pertentangan dalil, ia perlu dirungkai berpandukan metodologi ulamak usul[14]:

Syafieyah: Jama’, tarjih, nasakh, mengenepikan dalil-dalil tersebut dan merujuk kepada dalil-dalil lain yang lebih rendah.

Hanafiyah: Nasakh, tarjih, jama’, mengenepikan dalil-dalil tersebut dan merujuk kepada dalil-dalil lain yang lebih rendah.

3. Merujuk kepada fatwa sahabat

4. Merujuk kepada fatwa tabien dan karangan ulamak terdahulu

Fatwa sahabat, tabien dan ulamak terdahulu tidak setaraf dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana itu perkataan mereka hanya dijadikan sebagai sokongan dan peneguhan kepada dalil (الاستئناس). Justeru ia perlu disaring dan ditarjihkan melalui:

Qawaid Fiqhiyah

Maqasid Syarieyah

Siasah Syarieyah

Siasah Iqtisadiyah (Ekonomi)

Imam Ghazali telah menukilkan perkataan Imam Syafie yang terlebih dahulu meletakkan asas kepada langkah yang dinyatakan di atas: Apabila berlaku sesuatu masalah baru bagi mujtahid, hendaklah dibentangkannya kepada nas Al-Quran. Jika tidak didapati nas daripada Al-Quran, hendaklah dibentangkan kepada hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Jika tidak didapati nas daripada hadis, hendaklah melihat kepada zahir Al-Quran, lalu dirujuk kepada dalil-dalil yang mengkhususkan zahir tersebut daripada qias atau hadis. Jika tidak terdapat dalil yang mengkhususkan, maka dihukum dengan zahir tersebut. Jika tidak didapati zahir nas daripada Al-Quran atau hadis, maka dirujuk kepada mazhab-mazhab ulamak. Jika terdapat pendapat yang disepakati, maka diikut pendapat tersebut. Jika tidak terdapat persepakatan, maka bolehlah menggunakan qias di samping mendahulukan kaedah umum daripada kaedah furu’[15].

Daftar Pustaka dan Footnote

• As-Subki, Abdul Wahab ibn Ali, Jam’u Jawami’ fi Usul Fiqh, Dar Kutub Ilmiah- Beirut, cetakan ke-2 (2003).
• Syibir, Muhammad Uthman, Muamalat Maliah Muasirah fi Fiqh Islami, Dar Nafais- Amman, cetakan ke-6 (2007).
• As-Sai’edi, Abdullah ibn Muhammad, Al-Talfiq wa Hukmuhu fil Fiqh Al-Islami, Journal Majma’ Fiqh Islami, (http://www.world-dialogue.org/MWL/fatwa/FCS2R1.pdf).
• Al-Bani, Muhammad Said, Umdatu At-Tahqiq fi At-Taklid wa At-Talfiq, Maktab Islami- Dimasyq, cetakan 1401H.
• Al-U’tiby, Ghazi ibn Mursyid, At-Talfiq baina Al-Mazahib Al-Fiqhiyah wa A’laqatuhu bi Taisir Al-Fatwa, Journal Majma’ Fiqh Islami, (http://www.world-dialogue.org/MWL/fatwa/FCS2R2.pdf).
• Az-Zuhaily, Ar-Rukhas As-Syarieyah- Ahkamuha wa Dhawabituha, Dar Khair, cetakan pertama (1993).
• Abu Zuhrah, Muhammad, Usul Fiqh, Dar Fikr Arabi- Kaherah, cetakan 1997.
• Hitu, Muhammad Hasan, Al-Khulasah fi Usul Fiqh, Dar Ad-Dhiya’- Kuwait, cetakan pertama (2005).
• Az-Zuhaily, Wahbah, Usul Fiqh Islami, Dar Fikr- Dimasyq, cetakan ke-15 (2007).
• Syibir, Muhammad Uthman, At-Takyief Al-Fiqhy lil Waqiah Al-Mustajiddah, Dar Qalam- Dimasyq, cetakan 2004.
• As-Susauh, Abdul Majid Muhammad, Dhawabit Al-Fatwa fil Qadaya Al-Muasirah, Journal of Sharia and Islamic Studies, volume 20, issue no. 62.
• As-Syaukani, Muhammad ibn Ali, Irsyad Al-Fuhul, Dar Salam- Kaherah, cetakan pertama (1998).

_________________

[1] As-Subki, Jam’u Jawami’ fi Usul Fiqh, ms13.

[2] Syibir, Muamalat Maliah Muasirah, ms12.

[3] As-Saiedi, Al-Talfiq wa Hukmuhu fil Fiqh Al-Islami, ms12-13.

[4] As-Sai’edi, Al-Talfiq wa Hukmuhu fil Fiqh Al-Islami, ms13-14.

[5] As-Sai’edi, Al-Talfiq wa Hukmuhu fil Fiqh Al-Islami, ms14-20.

[6] As-Sai’edi, Al-Talfiq wa Hukmuhu fil Fiqh Al-Islami, ms19-21.

[7] Al-Bani, Umdatu At-Tahqiq fi At-Taklid wa At-Talfiq, ms121-140.

[8] Al-U’tiby, Taklid dalam Mazhab Fiqh dan Kaitannya dengan Taisir, ms27-28.

[9] Az-Zuhaily, Rukhas Syarieyah, ms75.

[10] Abu Zuhrah, Usul Fiqh, ms387; Hitu, Al-Khulasah fi Usul Fiqh, ms127-128.

[11] Az-Zuhaily, Usul Fiqh Islami, 2/365-367.

[12] Syibir, Takyief Fiqhy lil Waqiah Mustajiddah, ms30.

[13] As-Susauh, Dhawabit Fatwa fi Qadaya Muasirah, ms254-255.

[14] Az-Zuhaily, Usul Fiqh Islami, 2/454-459.

[15] As-Syaukani, Irsyad Al-Fuhul, 2/737.

MAKALAH JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu’amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu’amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur’an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu’amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara’ dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba’i yang secara bahasa adalah tukar menukar[1], sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara’[2] atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.[3] Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح), sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الربا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

dan hadist Nabi yang berasal dari Rufa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al- Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu’amalah.[4]

B. Rukun Jual Beli

1. Adanya ‘aqid (عاقد) yaitu penjual dan pembeli.

2. Adanya ma’qud ‘alaih (معقود عليه) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.

3. Adanya sighat (صيغة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.[5]

C. Syarat-Syarat Jual Beli

1. Syarat bagi (عاقد) orang yang melakukan akad antara lain:

a) Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman:

وَلاتُؤْتُوْا السّفَهَاء اَمْوَالَـكُمُ الّتِى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا... (النساء: ٥)

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5)

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul).

b) Beragama islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur’an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dihawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.[6]

c) Tidak dipaksa[7]

2. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain:

a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.

Dalam hadist disebutkan :

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

b) Bermanfaat

c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat

d) Milik sendiri

e) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, : Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)

3. Syarat sah ijab qobul:

a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

b) Tidak diselingi kata-kata lain

c) Tidak dita’likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.

d) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.[8]

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

3. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.[9]

E. Macam-Macam Jual Beli Yang Terlarang

1. Jual beli gharar

Adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Hadist Nabi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

2. Jual beli mulaqih (الملاقيح)

Adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح

3. Jual beli mudhamin (المضامين) Adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya,

4. Jual beli muhaqolah (المحاقلة) Adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

5. Jual beli munabadzah (المنابذة) Adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

6. Jual beli mukhabarah (المخابرة) Adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

7. Jual beli tsunaya (الثنيا) Adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

8. Jual beli ‘asb al-fahl (عسب الفحل) Adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

9. Jual beli mulamasah (الملامسة) Adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.

10. Jual beli munabadzah (المنابذة) Adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

11. Jual beli ‘urban (العربان) Adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

12. Jual beli talqi rukban (الركبان) Adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

13. Jual beli orang kota dengan orang desa (بيع حاضر لباد) Adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

14. Jual beli musharrah (المصرة) Musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.

15. Jual beli shubrah (الصبرة) Adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

16. Jual beli najasy (النجش) Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang , bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.[10]

F. Khiyar

Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkannya karena adanya suatu hal.

G. Macam Khiyar

1. Khiyar Majlis

Adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah.

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu

3. Khiyar ’Aib

Khiyar ’aib yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang dijual.[11]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Jual beli adalah peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara’. Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح). Rukun jual beli ada tiga yaitu, adanya ‘aqid (penjual dan pembeli), ma’qud ‘alaih (barang yang diperjual belikan), dan sighat (ijab qobul). Syaratnya ‘aqid baligh dan berakal, islam bagi pembeli mushaf, dan tidak terpaksa, syarat bagi ma’qud ‘alaih adalah suci atau mungkin disucikan, bermanfaat, dapat diserah terimakan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui/dapat dilihat. Syarat sah shighat adalah tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak dita’likkan (digantungkan) dengan hal lain, dan tidak dibatasi waktu. Jual Beli ada tiga macam yaitu, menjual barang yang bisa dilihat hukumnya boleh/sah, menjual barang yang disifati (memesan barang) hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo), menjual barang yang tidak kelihatan Hukumnya tidak boleh/tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

• Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003)
• Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
•  Imam Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah, tt) 

_________________

[1] Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30.

[2] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

[3] Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 22.

[4] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193-194.

[5] Imam Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 157.

[6] Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 28.

[7] Imam Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 158.

[8] Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal.26-29.

[9] Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30.

[10] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 201-209.

[11] Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30.